Program Mobil Siaga Desa Bojonegoro: 33 Desa Dapat Bantuan Rp 11 Miliar untuk Pengadaan Kendaraan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat infrastruktur desa melalui program bantuan kendaraan operasional. Sebanyak 33 desa di wilayah ini kini tengah menjalani proses lelang untuk pengadaan mobil siaga dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 11 miliar.

Program ini merupakan bagian dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintahan desa. Setiap desa penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp 334 juta per unit mobil siaga.

Proses lelang sudah dimulai di sejumlah desa. Salah satu contohnya adalah Desa Campurejo di Kecamatan Bojonegoro yang telah menyelesaikan proses lelang pada tanggal 1 Desember 2025. Desa ini memilih PT Kharisma Sejahtera sebagai pemenang lelang dengan penawaran mobil Daihatsu Luxio X 1.5 tahun 2025 seharga sekitar Rp 251,1 juta.

Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, menjelaskan bahwa proses lelang berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur. "Kami sudah melakukan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenang lelang sudah ditetapkan dan proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, mengkonfirmasi bahwa seluruh 33 desa penerima BKKD sudah mulai melakukan proses lelang. Menurutnya, proses pengadaan mobil siaga ini diharapkan dapat selesai pada pertengahan bulan Desember 2025.

"Semua desa penerima sudah mulai melakukan lelang. Kami perkirakan pertengahan Desember nanti proses lelang sudah selesai semua," kata Agus Susetyo pada Kamis (4/12/2025).

Mekanisme penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Setelah proses lelang selesai dan pemenang ditetapkan, dana sebesar Rp 334 juta akan dicairkan ke rekening masing-masing desa. Selanjutnya, desa akan mentransfer pembayaran langsung kepada pemenang lelang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Program mobil siaga desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya kendaraan operasional, pemerintah desa dapat lebih mudah menjangkau masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan menangani berbagai keperluan administrasi desa.

Selain itu, mobil siaga juga dapat digunakan untuk keperluan darurat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan kendaraan operasional ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah desa terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah terus memantau proses lelang di setiap desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BKKD. Setiap desa diwajibkan untuk mengikuti prosedur lelang yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan pemerintah desa dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Proses pengadaan mobil siaga ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, panitia lelang, hingga penyedia barang. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan total anggaran lebih dari Rp 11 miliar, program ini menjadi salah satu investasi besar pemerintah daerah untuk penguatan pemerintahan desa. Diharapkan dengan adanya mobil siaga, pelayanan publik di tingkat desa dapat semakin ditingkatkan dan lebih dekat dengan masyarakat.

Program mobil siaga desa ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, setiap desa diharapkan dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.